 |
| Dok: massa Aksi yang mengklaim dirinya berasal dari Konawe Sultra gelar demo di kemendagri Tuding Pj Bupati Konawe Langgar Netralitas pada Jumat/24/11/23 |
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didemo oleh sejumlah massa yang meminta Kemendagri untuk mencopot pejabat Bupati Konawe Harmin Ramba. Muh.Fikri Salah seorang Mahasiswa Konawe di jakarta menduga pendemo yang beraksi di depan Kemendagri itu merupakan massa suruhan yang bukan asal kabupaten konawe dan juga diduga ditunggangi oleh oknum pengusaha.
Fikri heran pendemo yang beraksi di depan Kemendagri tidak mengindahkan hasil pemeriksaan bawaslu Konawe. Dia pun menduga massa yang demo sebagai massa suruhan dan diduga ada desakan kepentingan dibelakang mereka. Sabtu,(25/11/23).
"Ya benar setelah di lakukan pengecekan pada proses aksi kemarin (Jumat/24/11/23)"
Ia pun tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait isu tersebut. Menurutnya jika persoalan ketidaknetralan itu benar, maka bisa dikaji dan diselesaikan secara mekanisme yang benar yakni melalui Bawaslu yang memiliki kewenangan.
Hal tersebut pun telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Konawe telah menyatakan tak menemukan pelanggaran oleh Pj bupati Konawe Harmin ramba sebagaimana tertuang dalam rapat pleno Bawaslu kabupaten konawe pada rabu 15 November 2023.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung ke dalam Konsorsium mahasiswa dan pemuda Indonesia melakukan aksi di depan Kemendagri,Jakarta Pusat. Mereka meminta untuk mencopot Pj bupati Konawe.
Jumat (24/11), terlihat sekitar 20 peserta aksi berkumpul di depan kantor Kemendagri.
Sebagai Masyarakat asal Konawe Iqram pun sangat menyangkan aksi tersebut Berhubung Pj. Bupati Konawe Harmin ramba diketahui baru menjabat 2 bulan sejak dilantik. "hal seperti ini harus disikapi mengingat dampak yang di timbulkan dapat merugikan masyarakat konawe dan nama baik pemerintahan daerah kabupaten Konawe"tegas Fikri.
"Tentu ini sangat tidak rasional apabila melihat dari isi tuntutan yang di layangkan dengan peserta demo dari mahasiswa yang bukan asli konawe dan tidak memahami isi tuntutan dalam aksi protes di Gedung KEMENDAGRI beberapa waktu lalu. Kata dia, parahnya mereka datang hanya ikut-ikutan dan suruhan dari senior tanpa mengkaji lebih dalam isi tuntutan" kata Fikri.
Selain itu tuntutan mereka yang menilai Bawaslu Konawe Tidak netral juga sangat tidak memiliki dasar dan tolak ukur yang jelas yang bisa dibuktikan.
"Sangat dapat dinilai dan diukur mereka hadir dengan mengatasnamakan sebuah lembaga yang tidak diketahui legalitasnya apakah memiliki izin pemerintah atau tidak yang tentu menimbulkan tanda tanya terhadap kualitas gerakan tersebut" kata iqram.
Jelas kami atas nama masyarakat konawe menilai hal tersebut sebagai pembohongan publik dimana peserta didalamnya bukan murni berasal dari konawe.
"Untuk itu kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan hal tersebut ke wilayah hukum Polda Metro Jaya ataupun Mabes Polri untuk dilakukan klarifikasi dan penindakan terhadap oknum-oknum sebagaimana diberitakan oleh media https://narasi-news.com/ beberapa waktu lalu".
"Oleh sebab itu kami juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat konawe. "Tutup Fikri.
.png)
