 |
| Azrul Azwar Wailissa, S.Sos, M.Si (Aktivis Pemuda Muhammadiah Kab. SBT) |
OLEH : Azrul Azwar Wailissa, S.Sos, M.Si
Aktivis Pemuda Muhammadiah Kab. SBT
MASIWANGPOS.COM - Hidup sejahtera merupakan impian dari seluruh masyarakat Seram Bagian Timur, keinginan yang terbilang sangat realistis. Karena mengingat potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah ruah di Negeri Minyak tersebut cukup menjanjikan. Tentunya, bukan hal mustahil kesejahteraan dapat dihadirkan di tengah-tengah masyarakat.
Kesejahteraan yang tidak hanya menetes ke kantong-kantong segelintir orang, melainkan pada seluruh tatanan sosial masyarakat hingga yang paling terkecil.
kesejahteraan tidak bersifat diberi, apalagi memandang sebagai proses alami yang akan datang dengan sendiri. Kesejahteraan harus diperjuangkan dengan niat dengan mengerahkan berbagai potensi yang dimiliki seorang pemimpin.
ini jelas dalam amanat UUD 1945, Kekayaan alam dikuasai dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang!
Namun pertanyaan bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kab. SBT? Pertanyaan ini acapkali memantik perdebatan yang debatable.
Dalam artian antara pandangan pemerintah, beserta para pendukungnya, tentu beda pandangan dengan masyarakat di setiap harinya terhimpit persoalan ekonomi. Diferensiasi pandangan ini tidak jarang berkluminasi pada perdebatan yang sifatnya sentimental, Bukan pula mengedepankan argumentasi yang logis melainkan cenderung memijakkan pada sahwat kekuasan yang ambisius.
Untuk itu melihat persoalan kesejahteraan di SBT hendaknya diletakkan dalam konteks yang lebih luas dengan mendaratkan perhatian pada kinerja pemerintah sebagai faktor fundamental atau yang utama. memainkan peran dan berkalaborasi dalam rekayasa pembangunan di daerah, baik itu dengan pihak Investor maupun mengaktifkan Badan Usaha Daerah.
Hanya dengan begitu kita dapat menarik sebuah konklusi yang lebih objektif! namun begitulah realitasnya. Harapan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan.
Menjadi daerah penghasil SDA, jelas bukan jaminan masyarakat akan hidup sejahtera. Itulah sebabnya dalam leksikon ekonomi ada konsep kutukan sumberdaya alam.
Yang mana kepemilikan SDA mempunyai kecenderungan mendatangkan petaka, jika pemegang otoritas tidak mengelolanya dengan baik dan adil.
Semestinya pemerintah paham kalau APBD merupakan hal paling krusial dalam pergerakan ekonomi daerah. Apalagi masyarakat di negeri Ita Wotu Nusa masih bergantung pada APBD. sebab memahami realisme ekonomi SBT, memang, tidak dapat di simplifikasi hanya sebatas angka-angka BPS semata.
Kalau mencermati persoalan keterlambatan realisasi APBD 2023, terlihat bagaimana problem esensialnya, yakni problem kepemimpinan.
Jika Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah bisa responsif, maka sukar rasanya publik mendengar alasan belum ditandatanganinya Surat Keputusan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dan Surat Keputusan (Kuasa Pengguna Anggaran).
Tidak hanya itu, orang orang yang berada pada dilingkaran istana justru turut membenarkan kebodohan ini. adalah sebuah kebodohan karena realita hidup masyarakat terjerit pada himpitan ekonomi, jauh berbeda dengan data kuantitaif yang dikampenyekan.
para pembisik hanya sibuk dengan urusan paket ini dan itu, pembagian kue sebagai suaka politik-lah yang menyibukan rutinitas mereka. tanpa memikirkan kemaslahatan umat.
Demikian juga kontrol sosial yang minim, Aktivis tidak lagi menempatkan diri pada posisi antar penguasa dan rakyat, justru kemesraan itu lebih didekatkan ke penguasa.
.png)
