 |
| Shearing Session Wakil Ketua DPD RI, Dr. Nono Sampono dengan Pemerintah Daerah SBT. |
MASIWANGPOS.COM, BULA - Setelah kunjungan perda dengan Anggota DPRD SBT, Kini Wakil Ketua I DPD RI Jenderal TNI (Purn) , Dr. Nono Sampono M.Si, melakukan lawatan kedua dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Pandopo Wakil Bupati, Jumat (3/1/2022).
Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Idris Rumalutur didampingi para Asisten dan Staf Ahli serta Pimpinan OPD, menyambut langsung kehadiran Jenderal Bintang Tiga itu dengan penuh antusias.
Dalam kunjunganya kali ini, Dr. Nono Sampono ingin mendengarkan langsung dari Pemerintah Daerah terkait perosalan dan kendala yang dihadapi saat ini.
Atas nama Pemerintah Daerah, Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur menyambut baik kedatangan Dr. Nono Sampono di SBT, dirinya berharap kunjungan ini akan membawa berkah bagi kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa ini.
"Ya saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah merasa bersyukur" ungkapnya.
Selain itu Wakil Bupati juga menyampaikan agar perpanjangan tangan masyarakat SBT lewat DPD RI perwakilan Maluku, Dr. Nono Sampono dapat menyuarakan segala permasalahan yang dihadapi daerah ini demi hajat hidup masyarakat SBT kedepan.
Rumalutur mengeluhkan soal kekayaan potensi laut, secara geografis harusnya SBT mempunyai program unggulan adalah lautan, agar menjadi preoritas dalam pelaksanaan pembangunan namun kewenangan daerah sudah lebih banyak dialihkan kepada pemerintah provinsi maupun pusat sehingga ini berdampak pada penurunan PAD SBT.
"Kewenangan-kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan itu telah di alihkan ke Provinsi maupun ke Pusat, maka sudah barang tentu efeknya adalah bahwa daerah ini mengalami penurunan dalam PAD".
Rumalutur juga meminta agar Jenderal Bintang Tiga itu dapat memberikan masukan kepada pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan SDA dari sektor kelautan.
"Mungkin ada informasi-informasi atau kiat-kiat dari pemerintah pusat untuk memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah sehingga bisa mendapatkan hasil dari kelautan itu". Pintanya.
Sepanjang Shearing Seassion, para Pimpinan OPD turut memberikan masukan atas masalah mendasar yang dihadapi, seperti lemahnya pembangunan Infrastruktur, perosalan pendidikan, kesehatan dan kelautan yang belum dapat diperhatikan penuh oleh pemerintah pusat.
Nono Sampono mengatakan, bukan persoalan mendahulukan pendidikan, tetapi pendidikan ini bagian sangat penting yang harus diperhatikan terlihat dari sudut anggaran APBN 20% untuk pendidikan wajib berdasarkan UUD yang lainnya tidak seperti itu.
Maluku ini berada pada beberapa klaster, klaster pertama adalah klaster Indonesia timur, kita tau disparitas terjadi diantara pembangunan nasional kita, dan bagaimana dikawasan barat dan bagaimana dikawasan timur.
"77 tahun negara ini merdeka masih terjadi seperti itu, keseimbangan-kesimbangan perlu diciptakan memang diperjuangkan tapi fakta menggambarkan seperti itu". Terang Nono.
Ungkap Nono, Perhitungan anggaran saja di perhitungan dengan berbasis manusia, sehingga anggaran provinsi Maluku dengan satu kabupaten di Jawa saja kalah karna jumlah manusianya lebih banyak daripada jumlah manusia di Maluku.
Ia juga mengatakan di jaman sekarang kita tidak lagi membicarakan Maluku saja, tetapi kita membicarakan Indonesia Bagian Timur, karena harus berbicara dengan kekuatan yang begitu besar yang bisa dapat melakukan terobosan yang menjadi kepentingan daerah ini.ungkapnya
Nono Sampono juga menyebutkan semua usulan dari daerah sudah berbasis digital ada aplikasi krisna yang sudah di siapkan oleh pemerintah pusat untuk semua pemerintah daerah.
Namun ditingkat kabupaten melakukan musrembang daerah disesuaikan dengan kondisi tentu agak sedikit ketat di bandingkan dengan dulu, yang belum memiliki aplikasi KRISNA.
Iya pun berharap adapun kolaborasi dari daerah sampai ke pusat untuk sama-sama terus melakukan kerjasama untuk menggolkan apa yang menjadi kepentingan daerah di pusat.
"Kerja tim dan kolaborasi itu penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah kita di pusat nanti". Tutupnya. (AMR)
.png)
