Wakil Ketua I DPD RI, Dr. Nono Sampono dihadapan ratusan mahasiswa, OKP/I memberikan kuliah umum saat kunker di SBT. |
MASIWANGPOS.COM, BULA - Wakil Ketua I DPD RI Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono M.Si, memberikan Stadium General dengan tema Konsep Pembangunan Maluku Sebagai Daerah Kepulauan yang bertempat di gedung serbaguna Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), jumat (3/2/2023).
Dihadapan ratusan mahasiswa, OKP/i jenderal bintang 3 itu menyebutkan Ada 8 provinsi yang diusulkan agar menjadi daerah kepulauan salah satunya termasuk provinsi Maluku, tetapi usulan untuk menjadikan UU kepulauan terkandas karena ditolak oleh 4 kementrian yaitu kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, kementrian Luar Negeri dan kementrian KKP.
"Tolong dicatat, kementerian yang tolak usulan UU Kepulauan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan KKP" ungkap Nono.
Dalam konteks Nasional, Nono Sampono menjelaskan betapa pentingnya UU kepulauan sebagai sebuah desain hukum untuk menghadirkan negara dalam rangka kemajuan daerah kepulauan.
Posisi lembaga pendidikan khususnya kampus ini sangat penting, dengan tridharma perguruan tinggi posisi kampus ini sangat penting bukan sekedar menciptakan sumber daya manusia tetapi juga peran-perannya dalam penelitian maupun berikan akses kepada berbagai steakholder termasuk pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan seterusnya sehingga penting kedudukannya secara politik.
Dihadapan ratusan mahasiswa, Nono mendorong agar Mahasiswa dapat berperan dalam memperjuangkan Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Dirinya juga mengatakan inilah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai 17.500 lebih pulau besar dan kecil, luas laut yang luar biasa 3x lipat dari daratan dan kemudian penduduk sudah mencapai 282 juta jiwa.
"Potensi Indonesia sangat luar biasa dengan sumber daya alamnya, inilah bentangan negara kita". Tegas Nono.
Maluku sebagai provinsi yang terdiri atas pulau-pulau yang memiliki perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar maka sudah sewajarnya Provinsi Maluku menjadi objek yang sangat potensial untuk perikanan dan pariwisata.
"Untuk itu mari kita sama-sama berjuang, jangan SBT saja, tapi harus semua secara bersama". Tutupnya.