 |
| Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Provinsi Maluku. |
MASIWANGPOS.COM, AMBON - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI Maluku) menyebut ada dugaan proyek mandek berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon di Provinsi Maluku.
Menurut Ketua PW GPI Maluku, pemerintah daerah sejak pasca bencana sudah melakukan verifikasi berdasarkan pendataan dan anggaran sudah di kucurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke daerah melalui Kelompok Penerina Bantuan (KPB). Untuk daerah Kab. Maluku Tengah jumlah kerusakan RB. 1.270 Unit, RS 2.547 Unit dan RR 11.254 Unit. Dana tersalur ke masyarakat sebesar Rp. 138,4 M dengan KPB ( 7.593 KK). Sedangkan proges rumah yang di bangun secara mandiri telah rampung 8 Unit, RS selesai 30 Unit dan RR adalah 124 unit, progres pembangunan rumah melalui DSP yaitu RB proses 48 unit, RS proses 283 unit, dan RR 1.210 unit sementara belum ada rumah yang selesai di bangun.
Verifikasi Kota Ambon sendiri kerusakan berdasarkan data yaitu RB 285 unit, RS 343 unit dan RR 818 unit. Dana tersalur ke masyarakat 32, 2 M dengan KPB terbentuk melalui rekening 121 KPB ( 1.269 KK), untuk rekening terisi 91 KPB (899 KK). Progres pembangunan rumah selesai secara mandiri RB 12 unit, RS 13 unit, dan RR 51 Unit. Sedangkan pembangunan rumah oleh PB dalam RB proses 204 unit dan selesai 8 unit, RS proses 244 unit dan selesai 23 unit serta RR proses 451 unit dan selesai 47 unit
Untuk kabupaten Seram Bagian Barat kerusakan adalah SK RB 266 unit, RS 405 unit dan RR 667 unit. Dana yang telah tersalur ke masyarakat Rp.1,13 M dengan KPB 94 KPB ( 1.328 KK), yang membuka rekening 93 KPB ( 1.327 KK). Progres rumah secara mandiri RB proses 5 unit dan selesai 1 unit, RS dalam proses 3 unit, RR dalam proses 22 unit dan selesai 1 unit. Dana stimulan rumah eusak berat Rp.50 juta, rusak sedang Rp. 25 juta, dan rusak ringan Rp.10 juta telah di tranfer kw rekening masyarakat 1, 13 Miliar dengan target hasil verifikasi 1.327 KK.
Padahal, pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu, seharusnya sudah rampung. GPI menduga kurang maksimalnya peran fasilitator menyebabkan kesalahan verifikasi data. Hingga saat ini pekerjaan huntab belum juga rampung di kabupaten/kota.
Dirinya berharap alokasi anggaran 171, 73 Miliar ini dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat terdampak bencana ini sudah lama menunggu kepastian pembangunan kembali rumah mereka. Selain itu, ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat Maluku dan Kabupaten Kota agar benar - benar mengawasi proyek huntab tersebut.
Bila perlu turun Mengecek langsung ke masyarakat penyebab keterlambatan dan penyaluran Bahan matrial dari kontraktor. Semua harus mengacu pada peraturan BNPB dan komitmen kerja yang di buat pada saat tender proyek huntab dimulai, tandasnya.
.png)
